jurnal tentang otonomi daerah. Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan. jurnal tentang otonomi daerah

Literatur dan Jurnal. Tujuan utama kebijakan desentralisasi adalah: Membebaskan pemerintahan pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani antara pusat dan daerah. 3 No. . kebijakan otonomi daerah. 8. mengenai Desa tersebut belum dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa yang hingga saat ini sudah berjumlah. Pembentukan Daerah Otonomi Baru Problematik Dan Tantangannya Di Indonesia 2016. Pertama, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. "Pembentukan Daerah Otonomi Baru Problematik Dan Tantangannya Di Indonesia. Saat membuka rapat kerja pemerintah, akhir Januari lalu,. Provinsi Papua melalui UU No. 15 JULI 2008: 459 - 473 lebih dapat mengakomodir aspirasi masyarakat, karena adanya otonomi daerah semakin mendekatkan jarak antara pengambil keputusan dengan masyarakat. 1), 37–37. A. 36: (1) Otonomi materiil, dalam otonomi ini materi atau apa yang diberikan dan menjadi urusan rumah tangga lembaga pemerintahan yang. 30-31 5 Prastio Teguh, ‘Kewenangan Konkuren Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Industri 34 | Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. Pertama, korupsi di daerah. nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi landasan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah. berdasarkan Asas Otonomi. 1. No. JURNAL dan ARTIKEL. 17. POLA DISTRIBUSI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. UU No 21 2001 tentang Otonomi Khusus umuk Papua telah disahkan selama 10 tahun Namun UU tersebut gagal menghasilkan kemajuan signifikan dalam domain politik dan social ekonomi Penulis berargumen bahwa hukum memiliki kekurangan sejak didesain dan disahkan Tulisan ini memfokuskan pada proses pembuatan dan legitimasi undang. 23 Tahun 2014. , Volume 10 (1), hal 60-68 (2016) Otonomi daerah adalah kewenangan suatu daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya secara mandiri menurut peraturan dan caranya sendiri dengan tidak melanggar pada peraturan perundang- undangan pusat yang sudah berlaku. Reformasi 1998 membuka wacana baru tentang arah sistem ketatanegaraan Indonesia. Tujuan Otonomi Daerah Tujuan Otonomi Daerah menurut UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan Otonomi Daerah ialah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Dari beberapa yang kita kemukakan mengenai konse[si otonomi daerah dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. pdf - Supplemental Material. (2009). 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir di ubah dengan Undang-Undang No. mengeluarkan satu paket kebijakan tentang otonomi daerah yaitu : 1. 217. Di antara mereka ada yang mempersepsikan otonomi daerah sebagai prinsip penghormatan, terhadap kehidupan masyarakat sesuai riwayat adat-istiadat dan sifat-sifatnya dalam konteks negara kesatuan (lihat Prof. 4. dasar hokum Tidak hanya pengertian tentang otonomi daerah saja yang perlu kita bahas. odul satu ini berisi uraian tentang prinsip-prinsip dasar Pemerintahan Daerah yang meliputi konsep-konsep tentang pemerintahan daerah, asas pemerintahan daerah, sistem serta tujuan pemerintahan daerah. 2013. Bandung: Nusa Media, 2014. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. 4 Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. kepada pemerintah daerah untuk Jurnal Borneo Administrator | Volume 8 | No. 66 Tahun 2011 tentang. Menurut Undang-Undang No. 2, Juni 2013, hal. ABSTRAK Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dalam penelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya. A. Download (828kB) Text (SERTIFIKAT DESENTRALISASI KEBIJAKAN DALAM OTONOMI DAERAH) SERTIFIKAT. 6 Wawan Kokotiasa, “Korelasi Otonomi Desa Dalam. A. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah4. Email: [email protected] KAPemda – Kajian Administrasi dan Pemerintahan Daerah _____ _____ _____ Volume 14 No. Memuat tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dan non-penelitian (artikel konseptual) mengenai demokrasi dan otonomi daerah. 5 Tahun 1974 ialah pemberian otonomi kepada daerahdiurus oleh pemerintah daerah sendi-ri. Pada prinsipnya, otonomi daerah dilakukan dengan. 22/1999. undangan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah untuk memperbaiki hubungan vertikal dalam pemerintahan. Jurnal Media Admnistrasi ISSN : 2503-1783, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2021 16 PENERAPAN OTONOMI DAERAH DEMI MEMPERSIAPKAN GENERASI DALAM MASA REVOLUSI INDUSTRI 4. B. Abstrak: Artikel ini merupakan hasil penelitian tentang proses perumusan kebijakan publik pemerintah provinsi Papua tentang pembagian, penerimaan dan pengelolaan dana otonomi khusus. 3 VOL. 4 - Desember 219 419-432. Latar belakang Undang-undang mengenai desentralisasi atau otonomi daerah telah ada sejak masa orde baru, dengan. Artikel Tentang Otonomi Daerah. 18 OKTOBER 2011: 604 - 620 Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan. Amanat Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah jelas memberikan kewenangan kepada daerah meskipun belum sepenuhnya dalam pengelolaan sumber daya alam di daerah. Si. 2 Pemerintahan sendiri berarti pemerintah yang diatur. Siti. This study uses a qualitative approach with descriptive methods. Otonomi daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1. 32 Tahnn 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada masa Reformasi, hingga yang terbaru adalah Undang-Undang No. UU Otonomi Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan, kecuali yang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. This article shows the dangers. pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujutan desentralisasi. a. Lebih dari itu perubahan kedua atas Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan rangka pelaksanaan otonomi daerah tersebut harus mengikuti pembatasan yang telah diatur dalam Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana disebutkan di atas. . This study aims to discuss social policy and regional autonomy in accordance with the author’s understanding of the various sources obtained. Jurnal ini juga mempelajari isu – isu terkait pembangunan. Berkaitan denganMAKNA OTONOMI DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA ERA REFORMASI Andi Azikin. 22 4. Lingkungan Hidup termasuk ke dalam rumpun urusan PemerintahanPerkembangan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia telah mengalami pasang surut mulai sejak jaman kolonial Belanda sampai saat ini. OLEH: SYAHRUL MAULANA. (2015). KONSEPSI ERA OTONOMI DAERAH Pemahaman banyak pihak tentang otonomi daerah diwarnai pemahaman yang beragam dengan perbendaharaan kata yang sudah tidak asing, bagi kita semuanya. Pemerintahan Daerah 1. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah). Meskipun memiliki. 12,. 37 Secara Bahasa kata “otonomi” berasal dari bahasa Yunani yakni autonomi. 586 JURNAL HUKUM NO. Undang-Undang No. b) Tutor mempersilahkan kelompok yang sudah ditunjuk untuk mempresentasikan materi Wawasan Nusantara di depan. PEMBAHASAN 1. 2. 6 No. ) 73 PEMBERIAN KEWENANGAN PADA DESA DALAM KONTEKS OTONOMI DAERAH. ” Makalah dalam Seminar Reformasi Hubungan Pusat-Daerah Menuju Indonesia Baru: Beberapa Masukan Kritis untuk Pembahasan RUU Otonomi Daerah dan Proses Transisi Implementasinya yang diselenggarakan ASPRODIA-UI, Jakarta, 27. Yogyakarta: PT. 6, No. Konsep Otonomi Daerah Kekecewaan daerah terhadap pusat mencapai titik puncaknya ketika Soeharto tumbang pada tahun 1998. Husin,Taqwaddin. 8. [2] Trianto, A. 1. yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Djoko Sujarto, Sektor Swasta Mitra Dalam Pembangunan Kita, Bandung: Seminar Nasional “Peranan Swasta Dalam Penataan Ruang Arsitektur” Unpar dan Departemen Pekerjaan Umum, 1990. Riwayat Jurnal. Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. 54 3 Sri Soemantri Martokusumo. Jun 1986. Dari ke 5 daerah khusus dan istimewa tersebut di atas, 4 daerah khusus 28 Jurnal llmu Pemerintahan . 7. ketentuan di UU. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. Berdasarkan Pasal 1 Perpu No. Perbandingan Bentuk Otonomi Daerah Di Berbagai Negara. otonomi daerah pada pemerintahan daerah tersebut harus disandarkan kepada tiga aspek/kategori. 18/1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. Haw. Namun tulisan-tulisan itu menjadi tidak komperhensif karena terserak dalam berba-gai media. Landasan Hukum Otonomi Daerah. pemerintahan, otonomi daerah berarti self government atau the condition of living under one’s own laws. FISIPOL-UIR Jurnal Siasat. Oleh karena itu,sistem otonomi daerah pada era - era sebelumnya terdapat juga beberapa faktor lain yang memperngaruhi penerapan sistem otonomi daerah itu sendiri. Apabila melihat konstruksi pengaturan dalam Bab VI tentang Pemerintahan Daerah dalam UUD NRI Tahun 1945, maka pelaksanaan otonomi daerah, termasuk di dalamnya pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan otonomi daerah, evaluasi dituangkan dalam TAP MPR Nomor IV Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Enceng, M. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. 6 Peraturan Presiden No. Mapping jurnal manajemen adalah sebuah proses penting. 89. Dengan pemberlakuan undang- undang tentang pemerintahan daerah tersebut, maka berbagai daerah menuntut. Penyelenggaraan pemerintahan provinsi DKI Jakarta dilaksanakan menurut asas otonomi, asas desentralisasi, asasJurnal LEGISLASI INDONESIA ol 1 No. Ada beberapa peraturan dasar tentang pelaksanaan otonomi daerah,yaitu sebagai berikut: 1. Jurnal Hukum Khaira Ummah, 13(1), 287–296. 4. 2 | N o . Si JURUSAN SEJARAH FAKULTAS ILMU ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS. JikaBeberapa Pemikiran tentang Otonomi Daerah. 'Undang-Undang. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja’, Jurnal Kertha Semaya, Vol. Open Journal Systems. Sail, Pekanbaru, Riau, Kode Pos 28127. Sjafrizal. Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah. 2, Agustus 2020 | 84 PENDAHULUAN Tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan masyarakat dan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah . Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah dikenal 2 macam Kota Otonom, Yaitu Kotapraja Jakarta Raya yang berstatus daerah tingakt I, Kotapraja. untuk membahas dan menganalisis tentang implementasi otonomi daerah dan kasus-kasus korupsi yang terjadi di daerah dan menjerat sejumlah kepala daerah. Si2 Abstrak Tulisan ini mereview model-model teoritik yang telah dikembangkan beberapa ilmuwan politik untuk memahami. Pemerintahan Daerah Prof. Namun, meskipun memiliki banyak dampak positif, otonomi daerah tidak terlepas dari dampak negatif. GTZ. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga kata, “mencoblos” dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan pula. 2 | 2 0 2 0 bisa meningkatkan tuntutan rakyat agar bisa. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN Tahun 2011 Nomor 82, TLN 5234). Hatta berpendapat bahwa secara realistic,Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 4. 1. Vol. Wrihatnolo, Randy R. Otonomi Daerah dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah… Fatkhul Muin 72 keputusan pada tingkat lokal, maupun pada tahap pelaksanaan dari berbagai keputusan tersebut. Normative-juridical provision has given legitimacy to the formalization of Islamic law for transformative integrated in the political system and constitutional law in. Dasar Hukum dan Landasan Teori Otonomi Daerah 1 . Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Widjaja, 2004:76). A. Kata autonomi kemudian pengertiannya berkembang menjadi “pemerintahan sendiri”. 2014. Kesimpulan penelitian ini bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia mengalami perkembangan mulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah hingga Undang-Undang Nomor 23. 32 tahun 2004, telah nampak hubungan yang hierarkhis antara pemerintah pusat dengan daerah, begitu juga dengan penanganan konflik-konflik yang terjadi di daerah. Di Indonesia telah terjadi 8. ”. Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS VOL. Undang No. Dalam UUD 1945 Bab XIV mengenai kesejahteraan sosial Pasal 33 ayat (3). No. 5by 2014 about Civil State Apparatus is intended to reform the bureaucracy. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 1999 tentang. (1978) . No. Visi dalam konteks pemerintahan daerah adalah gambaran masa depan tentang daerah yang diinginkan untuk diwujudkan di masa depan. 3 Hal 44-46. 5. Sani Safitri, ‘Sejarah Pe rkembangan Otonomi Daerah Di Ind onesia’, Jurnal Criksetra, 2016. Dengan adanya Otonomi Daerah diharapkan adanya peningkatan pelayanan umum. daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan partisipasi, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. (2015). 1. Karena menyangkut bagaimana upaya negara untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, Wacana otonomi daerah menguat di tahun Perda Syariah Dalam Otonomi Daerah Abstract: The Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 Article 29, paragraph 1 explains that "the State based on Almighty God". Perlunya analisa laporan keuangan pemerintah daerah digunakan untuk menilai akuntabilitas dan kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi. Otonomi Pendidikan sebagai Sebuah Keniscayaan 1. Gramedia Pustaka Utama, anggota IKAPI, Jkarta 2004. Undang-Undang ini memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut. Undang-undang Nomor 2 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undangNomor 25tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara PemerintahPusatdanDaerah. 1 (2020): 159. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengaturan Tentang Otonomi Daerah Undang-Undang dan peraturan tentang otonomi daerah sudah disususn sejak zaman era orde baru dan orde lama hal ini menunjukan bahwa para pemimpin Negara dari zaman orde baru dan orde lama baru sampai ini sudah memikirkan betapa pentingnya otonomi daerah yang sangat. Adapun beberapa dampak negatif yang bisa terjadi akibat otonomi daerah, yaitu: Munculnya sifat kedaerahan atau etnosentrisme yang fanatik, sehingga dapat menyebabkan konflik antar daerah;Dasar hukum otonomi daerah tertuang dalam Undang-undang No 32 Tahun 2004 , yang dalam salah satu pasalnya menyebutakan Otonomi Daerah adalah hak, wewenag, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan 25,54% 22,02% 28,32% 27,63% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00%. Hal ini tentu membawa beberapa atau bahkan banyak perubahan dalam tata kelola pemerintahan. Asep Warlan Yusuf, Wewenang Pemerintahan dalam Penataan Ruang (Suatu ModelReformasi 1998 membuka wacana baru tentang arah sistem ketatanegaraan Indonesia. Cinta Raja, Kec. Potensi daerah tersebut meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya teknologi, dan. Tahun 2012 tentang. Affandi, Muchtar. Menurut Halim (2008:96),. Otonomi daerah mulai diberlakukan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan nyata tentang otonomi daerah, sebetulnya lahir sejak UU No. Program tersebut antara lain: 1. Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara. Konsep dan Pendekatan Pembangunan. Namun tulisan-tulisan itu menjadi tidak 1. com ABSTRAK Otonomi Daerah membawa Pemerintah daerah pada tingkatan yang berbeda. Pertama, bagi daerah,. Undang-undang ini sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20047, dikenal juga sebagai undang-undang otonomi daerah karena undang-undang ini mempertegas dan menindaklanjuti prinsip otonomi daerah yang telah diisyaratkan oleh Undang-undang Dasar.